Tekan Impor Bahan Baku, Muslim Dukung Penguatan Hulu Industri Pertahanan Indonesia

07-12-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim (kiri) saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr

 

PARLEMENTARIA, Bandung - Membangun hulu yang mandiri dan tangguh harus diupayakan agar industri pertahanan di Indonesia bisa bertahan secara berkelanjutan. Anggota Komisi VI DPR RI Muslim berharap PT Pindad melakukan inovasi strategi agar bahan baku pembuatan senjata dan kendaraan militer tidak sepenuhnya impor.

 

"Kita tidak ingin tergantung oleh impor (bahan baku). Saya yakini ini harus ada solusi, Pak. Saya lihat ini berkaitan untuk melakukan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa membangun hulu industri pertahanan," ucap Muslim dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023).

 

Berdasarkan laporan yang diterima, PT Pindad berhasil memproduksi atau merakit produk senjata. Akan tetapi, sekitar 70 persen material yang digunakan masih harus diimpor. Perusahaan pelat merah bidang pertahanan itu menilai adanya kebutuhan investasi yang besar, namun terkendala pasar yang sedikit membuat sejumlah perusahaan produksi bahan baku akan berpikir dua kali untuk investasi.

 

Menanggapi itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mendukung terciptanya realisasi industri hulu pertahanan. Sebab itu, Kementerian Pertahanan bersama BUMN bidang pertahanan perlu berkolaborasi.

 

"Saya berharap dengan momentum Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan yang mana background beliau juga orang pertahanan, bisa menjadi modal awal untuk menguatkan hulu industri pertahanan. Jika kuat, seperti produk PT Pindad bisa dikomersialisasikan, dan bisa memberikan pemasukan untuk negara," tutup Muslim. (ts/rdn)

BERITA TERKAIT
Kawendra Soroti Transformasi Digital dan Regulasi ID Survei: Jangan Terjebak Zona Nyaman!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti pentingnya transformasi digital dan harmonisasi regulasi di ID Survei....
Aksi Korporasi ID Survei Diharapkan Berjalan Transparan dan Akuntabel
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memastikan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya...
Komisi VI Bahas Penyelesaian Polis Asuransi Jiwasraya bagi Pensiunan Pupuk Kaltim
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang...
Dorong Penyelesaian Polis Jiwasraya, Dana Pensiun adalah Hak Pekerja!
06-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyuarakan keprihatinan terhadap lambatnya tindak lanjut penyelesaian...